Jumat, 20 Januari 2017

Disodori Petisi Pembubaran FPI, Komentar Aher Ini Bikin Adem


Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memberikan komentar yang menyejukan usai menerima petisi pembubaran FPI di Gedung Sate, Bandung, Kamis (19/1/2017).

Heryawan di depan Kapolda, Pangdam, Sukmawati dan perwakilan ketua Ormas mengatakan pihaknya berkomitmen menjaga keutuhan NKRI. "NKRI harga mati, Pancasila sudah final, UUD 1945 pilar kebangsaan, bhineka tunggal ika itu fitrah kehidupan," tuturnya.

Pihaknya meminta semua pihak turut mengaja kebinekaan untuk menghadirkan perbedaan demi kebersamaan. Menurutnya unsur forum pimpinan daerah sudah sepakat menjaga kondusifitas Jabar. "Kita ingin warga Jabar harmonis. Dilarang menista agama, pancasila, budaya dan orang per orang, tidak boleh!" tegasnya.

Dia juga menegaskan siapapun, pihak manapun yang hendak mengganggu Jabar akan dihadapi. Menurutnya perbedaan pendapat harus dipandang sebagai hal biasa. Perbedaan bisa diselesaikan lewat musyawarah. "Sekali lagi kita hormati kebhinekaan sebagai fitrah kehidupan," ujarnya.

Heryawan menegaskan pihaknya menolak anarkisme dan kekerasan. Terkait perkara hukum yang bergulir di Polda Jabar, pihaknya mendukung proses hukum dijalankan. "Siapapun. Apalagi yang sudah di kepolisian kita dukung agar prosesnya adil dan benar," tuturnya.

Usai memberikan pernyataan tersebut perwakilan ormas pun membubarkan diri, kecuali Sukmawati yang memanfaatkan momen tersebut untuk bersilaturahmi dengan Aher. "Kasih kami waktu 10 menit ya," ujar perwakilan Sukmawati.

[Ajijah/Bisnis]
Kamis, 19 Januari 2017
Nama Sekjen PDIP Hasto Disebut dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan di Kemen PU

Nama Sekjen PDIP Hasto Disebut dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan di Kemen PU

Hasil gambar untuk hasto sekjen pdip

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan telah mendapat keterangan dari saksi terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto dalam penyidikan salah satu tersangka suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut keterangan tersebut masih didalami penyidik.

“Dalam kaitan ini penyidik masih mendalami. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi,” kata Febri di Jalan  HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa petang, 17 Januari 2017 sebagaimana dilansir Viva.co.id.

Meski begitu, kata Febri, pihaknya masih memilah keterangan-ketarangan saksi yang saling berkaitan dan mendukung bukti-bukti yang ada sehingga bisa ditindak lanjuti lebih jauh. Oleh karenanya sampai saat ini, penyidik KPK belum menjadwalkan pemeriksaan Hasto dan Bambang dalam perkara tersebut.

“Jadi belum ada info terkait (pemeriksaan Hasto) itu. Tapi tentu keterangan semua saksi yang muncul baik dalam penyidikan, maupun penuntutan tidak akan dibiarkan,” kata Febri.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan suap program aspirasi yang direalisasikan melalui proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR yang ditangani KPK, ternyata bukan awal mula kasus tersebut. Berdasarkan keterangan saksi yakni Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan, kasus itu justru berawal dari pengangkatan Amran Hi Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) milik Rudy di KPK, Rudy mengaku mengenal Amran sejak tahun 2008. Ketika itu Amran menjabat Kepala Dinas PU Provinsi Malut dan Rudy selaku Wabup Halmahera Timur. Namun keduanya baru menjadi dekat pada tahun 2015.

“Jadi belum ada info terkait (pemeriksaan Hasto) itu. Tapi tentu keterangan semua saksi yang muncul baik dalam penyidikan, maupun penuntutan tidak akan dibiarkan,” kata Febri.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan suap program aspirasi yang direalisasikan melalui proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR yang ditangani KPK, ternyata bukan awal mula kasus tersebut. Berdasarkan keterangan saksi yakni Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan, kasus itu justru berawal dari pengangkatan Amran Hi Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) milik Rudy di KPK, Rudy mengaku mengenal Amran sejak tahun 2008. Ketika itu Amran menjabat Kepala Dinas PU Provinsi Malut dan Rudy selaku Wabup Halmahera Timur. Namun keduanya baru menjadi dekat pada tahun 2015.

“Karena dikenalkan oleh Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Prov Malut (Ikram Haris). Waktu itu awal 2015, Pak Amran Hi Mustary, Ikram Haris dan Pak Imran Djumadil beberapa kali menemui saya dan meminta tolong agar Pak Amran Hi Mustary direkomendasikan PDIP melalui Fraksi PDIP di DPR dan DPP PDIP untuk menjadi Kepala BPJN XI Maluku dan Malut,” kata Rudy dalam BAP miliknya di KPK.

Rudy melanjutkan, ketika itu ia berpikir karena Amran adalah asli orang Malut dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan. Alhasil diakomodasi permintaannya.

Setelah dipresentasikan mengenai latar belakang Amran, kata Rudy, Bambang dan Hasto akhirnya merespons setuju untuk mencoba membantu Amran. Rudy sendiri mengaku sengaja minta kepada kedua orang itu lantaran memiliki jaringan ke Kementerian PUPR.

“Saya sampaikan permintaan Pak Amran ke Pak Bambang karena saya menganggap Fraksi PDIP punya hubungan dengan Kementerian PUPR lewat Komisi V sehingga siapa tahu bisa direkomendasikan,” kata Rudy.

Sedangkan soal penyampaian Amran ke Hasto, sambung Rudy, dianggap pendekatan politik karena selaku pejabat PDIP di daerah, ia harus berkoordinasi juga dengan DPP PDIP selain Fraksi PDIP di DPR.

[ERM/KoranRiau]

Telisik Keterlibatan Ahok Dalam Korupsi Reklamasi, KPK Rapat Dengan Plt Gubernur DKI

Telisik Keterlibatan Ahok Dalam Korupsi Reklamasi, KPK Rapat Dengan Plt Gubernur DKI

Telisik Keterlibatan Ahok Dalam Korupsi Reklamasi, KPK Rapat Dengan Plt Gubernur DKI

Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo mengagenda dilakukannya rapat bersama Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Jumat (20/1/2017) besok. Dalam rapat tersebut, KPK akan membahas dugaan korupsi pada proyek reklamasi teluk Jakarta.

Agus mengatakan, KPK akan menelusuri dana kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) yang sudah disetorkan sejumlah pengembang kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kami sedang kumpulkan data, mungkin hari Jumat kami ada rapat mengundang Plt Gubernur DKI untuk dana-dana yang terkait dari sumbangan kompensasi dari pengembang," kata Agus seperti dilansir Kompas.com, Rabu kemarin.

KPK berharap bisa menelusuri aliran dana kompensasi, dan akan memeriksa kemungkinan adanya kesalahan prosedur. "Nanti kami cek, menyalahi aturan atau enggak, mengalami kerugian atau enggak, jadi kalau enggak salah," lanjut Agus.

Sebelumnya KPK diminta tak main-main untuk menelisik keterlibatan Ahok dalam dugaan korupsi Raperda Reklamasi Pantai DKI Jakarta.‎

“Saya kira pimpinan KPK harus segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan penyidik KPK. Hasil pemeriksaan kepada Ahok tidak boleh diabaikan. Komisioner KPK tak bisa lagi berkelit untuk tidak segera menetapkan Ahok sebagai tersangka,” kata pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah kepada Harian Terbit, Kamis (12/1/2017).

Amir  yakin, penyidik KPK tidak akan kesulitan menelanjangi kebobrokan Ahok.  Apalagi kata Amir, berdasarkan data yang dia kantongi, dalam menerbitkan izin pelaksanaan proyek reklamasi, Ahok telah melanggar hukum. Sebab, Ahok diduga telah ‘memeras’ Agung Podomoro Land (APL) dengan cara meminta kontribusi tambahan pada perusahaan tersebut sebesar Rp392,672,527,282 tanpa melalui mekanisme yang semestinya.

Permintaan kontribusi tambahan itu, menurutnya, tidak melalui keputusan Pemprov DKI secara resmi. Namun, hanya dengan menggunakan memo pribadi. "Tanpa dasar hukum yang jelas, Ahok meminta kontribusi tambahan kepada APL sebesar Rp300 miliar," ungkapnya.

Kesalahan selanjutnya, kata dia, anggaran tersebut tidak dimasukkan terlebih dahulu ke APBD DKI, tetapi langsung digunakan untuk mengerjakan 13 proyek Pemprov DKI.

Dengan demikian, menurut Amir, KPK tak punya alasan apapun untuk menunda-nunda menetapkan Ahok sebagai tersangka. "Sebab tanpa payung hukum. Rp1 rupiah pun Ahok telah melakukan korupsi, dia bisa dijerat dengan pasal berlapis, kena gratifikasi dan juga pemerasan," jelas Amir.

Belum lagi, tambah dia, penggunaan dana tersebut juga tidak pernah melalui mikanisme yang semestinya, termasuk proyek-proyek tersebut dilaksanakan tanpa proses lelang.

"Untuk memuluskan keinginannya, Ahok juga menekan DPRD untuk memasukkan tambahan kontribusi dalam Raperda Zonasi. Tapi, untungnya DPRD cerdas sehingga mereka tidak mau," beber Amir.

Jadi, lanjutnya, apa yang dilakukan Ahok tersebut jelas merupakan penyalahgunaan wewenang, termasuk di dalamnya melanggar aturan. “KPK mau nunggu apa lagi? Sekarang tinggal keberanian dan kejujuran KPK," cetus Amir.

Agung Sedayu

Disisi lain, lanjut Amir, adanya bantuan dari pengembang raksasa PT Agung Sedayu Group sebesar Rp220 miliar kepada Pemprov DKI kian luput dalam catatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Padahal, bantuan tersebut telah menjadi fakta persidangan yang disampaikan langsung oleh Chairman PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan), saat menjadi saksi untuk persidangan terdakwa suap anggota DPRD DKI, Mohamad Sanusi pada Rabu (27/7) lalu.

"Dana Rp220 miliar dari Aguan kepada Pemprov DKI adalah fakta persidangan dan tidak terbantahkan lagi. Jadi masyarakat wajib tahu penggunaan dana itu, karena sejauh ini tidak pernah dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI," kata‎ dia.

Amir menjelaskan, jika tidak tercatat dalam APBD maka akan sulit untuk diaudit. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan menemui hambatan dalam memeriksa anggaran tersebut. "Kalau sudah begini kami menyarankan aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian lah yang harus turun tangan," ujar Amir.

Diterangkan Amir, dana dari Agung Sedayu hanya salah satu kasus saja. Berdasarkan catatannya, masih terdapat sederet kasus lainnya. Terutama, menyangkut dana yang berbentuk Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan di tanah air.

"Namun untuk sementara kami sampaikan yang dari Agung Sedayu dulu karena sudah menjadi fakta persidangan," terang Amir.

Lebih jauh Amir sekaligus mendesak agar DPRD DKI Jakarta juga tidak tinggal diam. Pihak DPRD DKI, kata dia, harus menggunakan hak bertanya dengan memanggil pihak- pihak terkait.

Kemudian Plt Gubernur, Soni Sumarsono juga diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan ini.

"Semua pihak berkepentingan untuk menjadikan pengelolaan keuangan DKI yang bersih dan transparansi," tegasnya.

Sembrono

Sementara itu, ‎Ketua Presidium Pro-Demokrasi (ProDem), Andrianto, menilai kasus reklamasi di Pantai Utara Jakarta adalah bukti kebijakan Ahok yang sembrono.

"Saya rasa reklamasi Jakarta sebuah keniscayaan dari gunung es, kebijakan Ahok yang sembrono. Jelas Ahok sudah berapologi tentang proyek reklamasi yang tidak ada dasar hukumnya, wong perda-nya masih dibahas," kata Andrianto, saat dihubungi di Jakarta,

Andrianto mengatakan, semua itu bisa tuntas jika pimpinan KPK komitmen dengan janjinya yang menyebut kasus reklamasi merupakan grand corruption.

"Semua ini bisa tuntas bila Ketua KPK komit dengan janjinya akan tuntaskan reklamasi yang di sebutnya grand corruption. Bila KPK tidak berdaya soal grand corruption sebuah lampu kuning perjalanan KPK," pungkasnya.‎

[Oni/Harian Terbit]
MUI Peringatkan Wiranto Bahaya Memojokkan Umat Islam

MUI Peringatkan Wiranto Bahaya Memojokkan Umat Islam

MUI Peringatkan Wiranto Bahaya Memojokkan Umat Islam

Jakarta - Rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Rapat dilaksanakan di Kantor MUI, Jakarta.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin dalam kesempatan tersebut sempat mengungkapkan yang dirasakan sebagian besar umat muslim atas sikap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, umat muslim merasa tertekan dan pihak tertuduh atas sikap Pemerintahan Jokowi.

"‎Terkait dengan Islam dan umat Islam menurut perasaan kami tertuduh, tertekan sehingga reaksi apatis 411, 212‎," ujar Din Syamsuddin di Kantor MUI, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Menurutnya, sikap umat Islam yang diwujudkan dalam aksi 411 (4 November) dan 212 (2 Desember) merupakan reaksi spontan. Pemicunya, kata dia karena negara dinilai tidak memberikan keadilan kepada masyarakat, khususnya umat Islam. (Baca: Mahendradatta Cium Upaya Menghilangkan MUI)

"Ada yang memojokkan umat Islam, ini bahaya bagi stabilitas nasional," ucap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini.

[kur/Sindonews]
Dukungan Petisi Pencopotan Kapolda Jabar Terus Bertambah

Dukungan Petisi Pencopotan Kapolda Jabar Terus Bertambah



Jakarta  – Petisi pencopotan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan, mencapai 35.340 suara hingga pukul 23.00 WIB pada Minggu (15/1) malam. Petisi pada laman www.change.org itu diinisiasi akun ‘Rakyat Bergerak.

Dalam pengantarnya, Rakyat Bergerak menyampaikan tuntutannya agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mengganti Kapolda Jabar sebab diduga membekingi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Lembaga Swadaya Masyarakat yang pada Kamis (12/1) lalu melakukan penyerangan terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI).

“Menurut kami ini tidak wajar, jelas ini ada aroma untuk membenturkan rakyat dengan rakyat. Kami ingin agar Ketua Dewan Pembina Harian LSM GMBI yang juga merupakan Kapolda Jabar untuk bertanggung jawab atas perilaku anarkis yang dilakukan LSM-nya,” demikian pengantar petisi dimaksud.

Selain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, petisi juga ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Ketua MPRI RI Zulkifli Hasan serta Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

(Nelson Nafis)

[Soemitro/Aktual]
Mendagri : Sampai Detik Ini, Plt Gubernur DKI Tidak Ada Yang Menyimpang

Mendagri : Sampai Detik Ini, Plt Gubernur DKI Tidak Ada Yang Menyimpang



Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dikritik publik terkait pengambilan kebijakan demi kebijakan di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI. Terbaru dengan munculnya petisi yang dilayangkan akun Indra Krisnamurti pada laman change.org.

Petisi berjudul ‘Usut dan Pidanakan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono atas Penyalahgunaan Wewenang’ mencakup beberapa kebijakan yang dinilai tidak sesuai aturan. Dari perombakan SKPD, dana hibah untuk Bamus Betawi, penundaan 14 proyek hingga mengubah Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara.

Petisi ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar menegur Sumarsono dan menghentikan pengambilan kebijakan diluar kewenangannya. Bagaimana tanggapan Mendagri Tjahjo Kumolo?

“Kalo Plt enggak punya kewenangan apa-apa, ada penandatangan suatu hal yang urgent, kan enggak boleh yang teken kepala daerah yang sudah cuti,” terang Tjahjo, Rabu (18/1).

Apabila kebutuhan tersebut mendesak dan tidak segera diambil, menurut dia Sumarsono yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri justru yang salah.

Selain itu, teguran kepada kepala daerah cukup dilakukan oleh Kemendagri dan tidak perlu sampai ke Presiden Joko Widodo. Bagaimanapun kepala daerah merupakan tanggungjawabnya.

“Secara prinsip, Plt enggak usah Presiden yang tegur. Dia (Sumarsono) tanggungjawab saya selaku Mendagri,” jelas Tjahjo.

Sejauh ini, lanjutnya, apa yang dilakukan Plt Gubernur DKI tidak ada yang menyimpang. Apalagi, dalam proses pengambilan kebijakan Plt sudah berkonsultasi ke DPRD DKI Jakarta dan Kemendagri.

Apa yang dilakukan Sumarsono ditekankan Tjahjo lebih kepada gaya kepemimpinannya yang sedikit berbeda dengan Ahok. Ia menganalogikan gaya kepemimpinan Sumarsono menggunakan jenis musik rock keroncong, sementara gaya Ahok menggunakan rock jazz.

“Apa yang dilakukan Plt sampai detik ini enggak ada yang salah. Soal gayanya saja, itu soal gaya saja. Mungkin Ahok rock jazz, kalo Plt rock keroncong,” demikian Tjahjo.

[Soemitro/Aktual]
MUI Temukan Mie Instan Mengandung Babi

MUI Temukan Mie Instan Mengandung Babi



Sumenep - Produk manakan yang diduga mengandung babi bikin geger warga Sumenep, Jawa Timur. Tim gabungan MUI, dinkes, satpol PP, disperindag dan mapolres menggelar sidak di Toko Delapan jalan Arya Wiraraja, Sumenep, Rabu (18/1). Dalam sidak tersebut, ditemukan beberapa produk yang dijual di minimarket tersebut mengandung babi.

Ketua MUI Sumenep KH A. Safradji mengatakan, sebelumnya pihaknya mendapat informasi bahwa makanan jenis mie bermerek Yapoki dan Samyang perlu dicurigai. “Kemudian beberapa hari lalu kami membeli sebagai bukti dan sampel. Berhubung kemasan produk bertuliskan bahasa Korea, kami sedikit kebingungan memastikan apakah ada unsur babi,” ujarnya.

Lantas, MUI Sumenep meminta bantuan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Prodi Bahasa Korea UGM.

Hasil terjemahannya sangat mengagetkan. Dua produk tersebut gamblang menyebutkan mengandung daging babi. “Atas dasar itu kami harus ambil tindakan tegas. Apalagi yang menerjemahkan bahasa Korea di kemasan itu siap mempertanggung jawabkan dan di atas materai,” terangnya.

Parahnya, produk Samyang tidak ada label dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Kami khawatir ada unsur kesengajaan untuk mengelabuhi konsumen yang beragama Islam. Jelas, kalau ada orang tidak tahu akan mudah mengkonsumsinya,” ujarnya.

[daf/luq/JPG]