Jumat, 17 Februari 2017

Hihi..PDIP "Memelas" Agar SBY Berkenan Dukung Ahok


Arahkompas.com - Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari berharap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mau mendukung Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Eva menilai PDIP dan Partai Demokrat memiliki pandangan, yakni sama-sama partai nasionalis.

Maka itu, dia meyakini Partai Demokrat akan cocok apabila bergabung dengan tiap partai pendukung Basuki dan Djarot. "Semoga Pak SBY berkenan untuk mendukung Basuki-Djarot. Bagiku platform ideologi Demokrat sama yaitu nasionalis religius walau dalam taktik mungkin beda. Jadi tidak ada gangguan ideologis sebagai partai nasionalis kebangsaan untuk gabung dengan PDIP," kata Eva saat dihubungi merdeka.com, Kamis (16/2).

Eva mencontohkan PDIP dan Partai Demokrat berkoalisi di Pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Aceh. Dia berharap kerja sama di Aceh tersebut dapat menular di DKI Jakarta. Eva meyakini apabila Demokrat bergabung maka Ahok dan Djarot akan mampu memenangkan Pilkada DKI Jakarta dalam putaran kedua melawan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Di Aceh kita kolaborasi dan menang telak, kenapa tidak di DKI? Pasti asyik tambah kekuatan dengan Demokrat. Jika suara Mas Agus di 5 wilayah di putaran satu, gabung ke BADJA (Basuki-Djarot) pasti menang kita di putaran kedua," ujarnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, kata Eva, telah menyatakan membuka pintu sebesar-besarnya bagi partai politik pengusung Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni untuk bergabung dengan Basuki dan Djarot. Eva menjelaskan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga telah memberi sinyal untuk membawa partainya mendukung salah satu calon yang masuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

"Semoga upaya semua pihak untuk tujuan yang sama ini terwujud," terangnya.

[Merdeka]

Iwan Bopeng, Ahoker yang Sesumbar Motong Tentara, Sekarang Ketakutan Kaya Kerupuk. Ini Sebabnya...

Arahkompas.com - Saat ini sedang heboh dengan beredarnya video youtube pendukung Ahok saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Jakarta mengancam tentara. Dalam video tersebut terlihat pendukung Ahok mengucapkan ancaman terhadap tentara.

“Tu anak siapa itu anak kecil tadi eh.. tentara gua potong di sini, apalagi elu ye” ancam pria berbaju kotak-kotak. Provokasi pendukung Ahok itu langsung diamankan warga agar tidak menyulut kemarahan rakyat yang berada di sekitar TPS.



Menanggapi hal tersebut, seorang pria paruh baya menantang balik pendukung Ahok yang sesumbar akan memotong Tentara untuk berduel.

Sambil menggesek-gesekkan pedang ke arah tangan, leher dan wajah, bapak ini bilang:

Hallo selamat siang, hei iwan.
Terserah deh lu, nama lu iwan kek, kadal kek, kuntilanak kek, genderuwo kek, gw gak peduli sama nama lu, yang gw tau lu bopeng.
Lu anak mana lu, ngaku-ngaku anak matraman, lu gak kenal ama gw?
Gila lu, lu nantang-nantang tentara, mau dipotong segala, lu punya ilmu apaan emangnya?
Lu jangan ngomong masalah tentara, tentara di indonesia jutaan, lu hadapin gw aja dulu.
Nih buktinya nih, iwan kadal, bopeng
Nih lu liat nih, pedang pedang nih pedang
Nih pedang nih, mana lu ngomong doang iwan ni.
Tar gw samperin tongkrongan lu ye
Lu belum selesai sama gw lu iwan, kadal, buncit...

Berikut videonya:


Tak cuma bapak TNI dari Matraman yang menantang si Iwan Ahoker Bopeng, tapi juga sejumlah orang ini. berikut videonya:


Jadi buat Iwan, apa masih mau ngomong, "Allah fleksibel babi halal" lagi? apa masih mau ngomong "motong tentara" lagi? Mungkin setelah menonton video tantangan tersebut, si Iwan Ahoker Bopeng pun langsung ciut dan melempem kaya kerupuk basi. Dia pun memohon ampun kepada orang-orang. Berikut videonya:


Ternyata kelakuan calon gubernur dan pendukungnya sama saja. #MulutBensin

Tak Konsisten, Sikap Antasari Azhar Membingungkan Ada apa?


Arahkompas.com - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mempertanyakan sikap inkonsistensi yang diperlihatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar kepada publik.

Menurut Nasir, ketika Antasari mendapatkan pembebasan bersyarat, dia mengatakan tidak akan membongkar kasusnya itu meski yang menurut dia syarat intervensi dari kasusnya ketika itu.

“Tetapi kemudian dia ingin membongkar, ini ada apa?. konsistensinya Antasari Azhar juga perlu dipertanyakan, ketika dia mendapatkan bebas bersyarat dan meminta grasi juga menunjukan ketidak konsistenannya,” kata Nasir dalam acara diskusi, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (16/2).

“Karena awalnya dia bilang tidak bersalah, tetapi justru meminta grasi kepada presiden , padahal dalam perminaan grasi menujukan bahwa ada pengakuan dirinya bersalah sehingga meminta pengampunan,” tambahnya.

Ia pun mengakui bahwa sikap Antasari itu tidak mungkin muncul begitu saja, tanpa mendapatkan keyakinan dan pegangan kuat yang perlindungan kepada dirinya untuk kemudian menyerang sekaliber Presiden SBY.

“Sikap Antasari ini juga tentu punya pegangan kuat, dan bahkan kuat sekali, dan tidak berani Antasari Azhar seperti itu, kalau merujuk kearah pernyataannya di bulan november saat mendapatkan pembebasan bersyaratnya,” sebut politikus PKS itu.

“Sehingga muncul pertanyaan, atas tindakan inkonsistensi yang dilakukan Antasari, apakah pernyataannya saat pembesaan bersyarat belum ada pegangan kuat sehingga ketika ada (pegangan dan jaminan kuat) baru bisa melaporkan ke Polda dan mengatakan SBY sebagai dalangnya,” tandas dia.

[Aktual]
Kamis, 16 Februari 2017

Ahok: "Sekarang Enggak Ada Cerita SMA 8 Banjir"



Arahkompas.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, meminta kepada tim pemenangan agar rajin mensosialisasikan program yang sudah tercapai selama kepemimpinan Ahok-Djarot Saiful Hidayat. Sosialisasi program itu lebih baik daripada harus menyerang pasangan calon lain.

Program lainnya adalah soal tanggul laut sepanjang 3,8 kilometer di Jakarta Utara. Tanggul laut itu ada di Cilincing, Tanjung Priok, Muara Angke dan Muara Baru.

Lewat pembangunan itu, Ahok yakin Jakarta akan terbebas dari banjir. Salah satu contoh konkretnya adalah berkurangnya genangan di Jakarta meskipun dalam keadaan hujan deras.

Contoh nyatanya, kata Ahok, adalah di SMAN 8 Jakarta. Dulu banjir SMAN 8 Jakarta tergolong parah. Meskipun tak hujan, tapi akan banjir bila mendapat kiriman dari Katulampa, Bogor, Jawa Barat.

“Sekarang kan nggak ada cerita lagi SMA 8 banjir,” katanya.

FAKTANYA

Banjir setinggi 70 sentimeter merendam gedung SMA Negeri 8 di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Air dari luapan Sungai Ciliwung masuk sejak Kamis, 16 Februari 2017 pukul 02.00 WIB.

Kepala Sekolah Agusman Anwar yang tiba di sekolah pukul 05.30 WIB menyaksikan ketinggian air belum juga surut, malahan arusnya makin deras. "Jalan di depan dan sekeliling sekolah tidak bisa lagi dilalui kendaraan bermotor. Jaringan listrik  juga dimatikan," kata Agusman dalam penjelasan resminya yang disebarkan melalui media sosial WhatsApp orang tua.

Wakil Kepala SMAN 8 Bidang Sarana dan Prasarana Teguh Prianto menjelaskan ruang kelas yang terendam air adalah kelas X (A sampai G), XI (A-F) dan XII IPA. Banjir setinggi 70 cm juga merendam ruang Sasana Krida, OSIS, Komite Sekolah, kantin dan piket. Masjid sekolah terendam sedalam 15 cm.

Teguh Prianto sudah ada di sekolah sejak Rabu malam, 15 Februari 2017 setelah ada informasi bahwa Bendung Katulampa di hulu Sungai Ciliwung berada dalam status siaga 2.  "Biasanya kalau sudah siaga 2 di Katulampa, sekolah kami selalu kebanjiran," katanya.

"Hujan deras di bagian hulu Sungai Ciliwung menyebabkan kenaikan tinggi muka air Sungai Ciliwung di Katulampa mencapai 15 sentimeter sehingga masuk pada level siaga 2 atau kritis," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulis pada Rabu, 15 Februari 2017 petang.

Teguh berharap pemerintah mempercepat proyek penyodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sehingga banjir kiriman dari Kabupaten Bogor tidak selalu merendam sekolah. "Kegiatan belajar dan mengajar jadi terganggu," katanya.

Memang setiap musim hujan dan Bendung Katulampa berada dalam status siaga 2, kawasan Bukit Duri selalu terendam air.  Pimpinan SMAN 8 telah membuat tanggul dan bersama orang tua membuat satuan tugas penanganan banjir. Namun pada banjir kali ini, tanggul itu terlimpas air dari Sungai Ciliwung.

[Kompas | Tempo]

KAHMI: Aroma Kecurangan Sudah Terasa Sebelum Pilkada


Arahkompas.com - Upaya yang mengarah pada kecurangan sudah terjadi sebelum Pilkada DKI Jakarta. Mulai dari beredarnya e-KTP palsu dari Kamboja di Bandara Soekarno-Hatta, hingga aktifnya kembali Gubernur DKI Jakarta Ahok meski berstatus terdakwa.

“Upaya kecurangan sistematik itu dilakukan secara menyeluruh dan begitu kuat. Sejak diaktifkannya kembali Ahok sebagai gubernur, meski berstatus terdakwa membuktikan, dari sini saja sudah curang,” kata Wakil Sekjen Majelis Nasional Kahmi, Manimbang Kahariyadi saat jumpa pers di Hotel Sofyan Inn, Jakarta, (14/2).

Pendapat yang sama juga dikatakan Abdul Malik dari Forum Komunikasi Rakyat Jakarta (FKRJ). Dikatakan, Jakarta harus diselamatkan dari kecurangan pilkada. Tanda-tanda kecurangan yang sangat sistematis itu terlihat dengan adanya e-KTP Impor lebih kurang 500.000 di Bea Cukai. Mendagri mengakui adanya KTP impor untuk kepentingan bisnis.“Pesepak bola Gonzales saja, untuk menjadi Warga Negara Indonesia harus berdiam diri di Indonesia selama 5 tahun.”

Aroma kecurangan juga dirasakan, rakyat bisa mencoblos  ke TPS, tanpa harus menggunakan  kata pengantar dari RT dan RW setempat, cukup dari kelurahan saja. Ia mengkhawatirkan, kotak suara di TPS yang dibawa ke kecamatan rawan diwarnai kecurangan, karena siapa bisa jamin. “Anehnya lagi, Kapolda melarang masyarakat untuk mengawasi TPS. Ini tidak etis. Kalau wasitnya benar, tentu tak perlu diawasi. “

Manimbang dan Abdul malik menghimbau instrument pemilukada berlaku netral, amanah, jujur dan bertanggungjawab. “Kami mendesak bukti-bukti adanya pelanggaran harus segera diproses.”

KTP Palsu

Serbuan ratusan ribu KTP elektronik atau e-KTP dari Kamboja  menjelang hari pencoblosan Pilkada membuat masyarakat mempertanyakan kejujuran pemilu daerah, terutama di DKI.

Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi mengakui aparatnya menemukan adanya e-KTP atau KTP elektronik palsu di Bandara Soekarno-Hatta yang dikirim dari Kamboja  yang ditujukan kepada seseorang bernama Leo.

“Benar, ada e-KTP dari Kamboja dan masuk tanggal 3 Januari 2017 lalu,” kata Heru Pambudi saat menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR RI di Gedung Bea Cukai, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy meminta pihak berwajib serius untuk mengusut temuan Bea Cukai Bandara Sukarno Hatta soal KTP elektronik atau e-KTP palsu yang dikirim dari Kamboja jelang Pilkada serentak 17 Februari mendatang.

Jika yang dipalsukan sampai  450 ribu buah, angka ini tentu sudah cukup untuk memenangkan Pilkada, atau mampu menggusur pekerja lokal jika peruntukannya adalah pekerja asing. Lebih miris lagi, beredar informasi di kalangan awak media bahwa 450 ribu e-KTP itu dikirim untuk seseorang yang merupakan kerabat keluarga salah satu pejabat daerah. Aroma kepentingan Pilkada sangat menyengat sekali.

Kecurangan bisa dirasakan dengan beredarnya informasi bagi-bagi uang yang nilainya Rp 500 ribu per orang, atau diundur-undurnya penonaktifan Ahok usai berstatus tersangka pada kasus penodaan agama oleh Mendagri.

Langkah Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut bertolak belakang dengan apa yang pernah dilakukannya terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, Gubernur Riau Annas Maamun, dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, termasuk kepada Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviandi yang baru menyandang status tersangka dalam kasus pidana langsung di-hentikan.

Mencuatnya e-KTP palsu kali ini bukan hal baru. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri sempat membeberkan fakta bahwa jutaan e-KTP palsu telah beredar di tengah masyarakat dan percetakannya ternyata dilakukan di Paris dan Tiongkok.

Apabila pemegang e-KTP palsu sampai lolos dan melakukan pencoblosan, artinya calon yang menang adalah gubernur bodong. Bagaimana mungkin gubernur KW seperti ini bisa kita harapkan kepemimpinannya. Oleh sebab itu, kasus e-KTP palsu ini harus diungkap secara terang, tanpa perlu ditutup-tutupi seperti identitas anak pejabat tinggi yang tertangkap memakai narkoba sambil main perempuan.

[desastian/Panjimas]

Korban Penggusuran Kampung Akuarium: Kami tak Mau Lagi Gubernur Lama


Arahkompas.com - Ratusan warga korban penggusuran di kawasan Kampung Akuarium/Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta, ikut berpartisipasi pada hari pemungutan suara Pilkada DKI 2017, Rabu (15/2). Mereka berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya dengan harapan akan hadir pemimpin baru untuk Jakarta di masa mendatang.

“Kami berharap gubernur baru nanti mau memperhatikan hak-hak kami sebagai korban penggusuran semena-mena oleh gubernur sebelumnya,” tutur salah seorang warga Kampung Akuarium, M Akbar (37 tahun), kepada Republika.co.id, Rabu (15/2).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Baharudin (53). Menurut dia, pemimpin Jakarta ke depan harus mampu membahagiakan seluruh warga Ibu Kota tanpa diskriminasi. “Yang pasti, kami sudah tidak mau lagi dipimpin oleh gubernur yang lama,” ujar warga Pasar Ikan itu.

Saat ini, terdapat ratusan warga eks Kampung Akuarium/Pasar Ikan yang masih bertahan tinggal di atas puing-puing rumah mereka. Para korban penggusuran itu mendirikan tenda dan gubuk darurat di area bekas kampung tersebut.

Berdasarkan pantauan, ratusan korban penggusuran Kampung Akuarium sejak Rabu (15/2) pagi terus berdatangan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Pasar Ikan yang berada di depan Menara Syahbandar, Kompleks Museum Bahari, Jakarta Utara. Lokasi TPS itu berjarak sekira 250 meter dari reruntuhan kampung mereka.

Ada sebanyak 422 warga yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 17 Pasar Ikan. Sebanyak 286 orang di antaranya adalah korban penggusuran Kampung Akuarium pada April 2016.

[Republika]

Ini Sejumlah Temuan Lapangan KIPP di Pilkada DKI


Arahkompas.com - Masyarakat telah melaksanakan hak politiknya dalam memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan pada pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai secara keseluruhan bahwa masyarakat telah memberikan suaranya dengan aman dan damai yang menandakan kedewasaaan pemilih di DKI Jakarta.

"Namun kami masih menemukan banyak hal yang terjadi baik sebelum pemungutan, saat pemungutan dan setelah pemungutan suara," ujar KIPP Jakarta, Rabu (15/2) malam.

Hasil pantauan KIPP Jakarta di lima wilayah DKI, ada beberapa temuan lapangan. Seperti terdapat lonjakan pemilih tambahan sehingga KPPS kekurangan formulir untuk DPTB, ada ketidakjelasan informasi dari KPPS kepada pemilih bila terjadi kekurangan surat suara di TPS.

Lalu, masih adanya Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditemukan di sekitar TPS radius 50 meter, adanya indikasi Petugas KPPS yang telah menjabat lebih dari dua periode, dan jumlah surat suara yang diterima KPPS tidak sesuai dengan jumlah dalam Berita Acara Penyerahan surat suara. Selain itu, masih terdapat warga DKI Jakarta yang tidak memiliki KTP elektronik.

"Proses rekruitment KPPS oleh PPS tidak cermat dan teliti, sehingga pemahaman KPPS dilapangan yang satu dengan lainnya berbeda, terdapat sekitar 60 warga eks-gusuran Bukit Duri di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur, yang melakukan pencoblosan tanpa melampirkan A5. Artinya ini tidak tertib prosedur," katanya.

Terakhir, kata dia, ditemukan kurangnya pemahaman KPPS, sehingga pemilih yang terdaftar di DPT dan tidak membawa form A6 (undangan) diminta untuk mencoblos pada pukul 12.00-13.00 WIB.

[Republika]