Kamis, 27 April 2017

MUI: Karena Ahok, Banyak Orang Mengolok dan Menistakan Agama, Apalagi Kalau Diputus Bebas

Arahkompas.com - Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fahmi Salim membantah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pleidoinya yang menyebut Undang-Undang Penistaan Agama tidak jelas. Menurut Fahmi, undang-undang dan pasal penistaan ini bukan pasal karet.

"Ini hukum positif di Indonesia, diakui legalitasnya bahkan Mahkamah Konstitusi memandang (UU) tetap terus ada, dan menyatakan perlu perlindungan terhadap agama di Indonesia," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (26/4).

Fahmi menjelaskan, UU penistaan agama harus tetap ada, karena negara Indoneisa merupakan negara Pancasila. "Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sakralitas kesucian agama itu wajib dilindungi oleh negara," katanya.

Dia mengatakan, apa jadinya kalau negara Pancasila ini tidak melindungi umat beragama. Jika UU tersebut dihilangkan, kata dia, akan terjadi marak sekali penodaan agama di Indonesia.

"Karena kasus Ahok saja, banyak sekali orang-orang yang mengolok dan menistakan agama. Apalagi kalau dia diputus bebas, ini lebih berbabahaya lagi, orang semakin berani tampil vulga, dan menghina agama," kata dia menjelaskan.

Pasal penistaan agama ini, kata dia, sudah berjalan puluhan tahun di Indonesia dan tidak pernah menimbulkan masalah. Namun saat ini, kata dia, malah dipermasalahkan oleh Ahok. "Karena dipermasalahkan oleh orang yang bermasalah," ujar dia.

Menurut dia, tidak semestinya mengaminkan dan mengambil pendapat dari orang yang sedang terjerat pasal penistaan agama. Fahmi mengibaratkan seperti kasus pencuri, tentu pencuri akan tidak rela kalau dia dihukum tentang pencurian, pemerkosa tidak akan suka jika dijerat oleh jaksa dengan pasal perkosaan.

"Semua orang yang berbuat tindakan kriminal pasti tidak suka dengan pasal-pasal yang menjerat dia yang ada dalam konstitusi dan hukum positif yang ada di Indonesia, sama Ahok juga seperti itu, dia melakukan penistaan agama, dia juga tidak suka dengan mengatakan itu UU itu tidak jelas," kata dia.

Sebelumnya, dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam agenda pembacaan pleidoi, Ahok menyebut UU penistaan agama tidak memiliki batasan hukum yang jelas. "UU Penistaan Agama yang diproduksi rezim Orde Baru sebuah UU yang batas pelanggarannya tidak jelas. Tidak jelas pula siapa yang sah mewakili agama yang dinistakan itu," ujar Ahok di auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (25/4). (R)
DPR Desak Pemerintah Bentuk TPF Usut Penyiraman Novel

DPR Desak Pemerintah Bentuk TPF Usut Penyiraman Novel

Arahkompas.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Agus Hermanto menegaskan kasus penyiraman terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan harus segera dituntaskan oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu dia juga mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim pencari fakta (TPF) agar kasus tersebut segera diusut.
 Agus Hermanto
"Untuk mempercepat itu, bisa saja presiden membentuk TPF," desak Polikus Demokrat itu saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (27/4).

Menurut Agus Hermanto pembentukan TPF itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika masih menjabat sebagai Presiden Indonesia ke enam tersebut. "Seperti kejadian spesial yang dulu pernah ada bisa saja dibentuk TPF dan ini bisa mempercepat. Tetap TPF bekerjasama dengan kepolisian dan mempercepat mengungkap siapa yang melakukan itu," kata dia.

Polisi Cari Tahu Setiap Orang yang tidak Menyukai Novel

Sebelumnya, pihak Kepolisian masih mendalami terduga pelaku penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Itu setelah pria yang terekam dalam kamera pengawas CCTV rumah Novel ternyata tidak ditemukan keterlibatan dalam kasus Novel Baswedan tersebut.

Meski demikian, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan dalam kondisi demikian penyidik tidak patah semangat. Polisi meyakini bahwa penyelidikan tersebut masih belum selesai. Oleh karena itu kata dia, proses pengumpulan informasi masih terus berjalan.

Penyidik akan mengumpulkan bukti sekecil apapun untuk dikroscek dan dikembangkan. Hal itu termasuk gambar orang yang terekam di dalam kamera CCTV. Penyidik mengumpulkan segala barang bukti yang laik dikembangkan dan ditindak lanjuti. (R)

Steven Penghina TGB Layak Masuk DPO dan Diberi Red Notice

Arahkompas.com - Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir mengatakan, kepolisian layak mencantumkan Steven Hadisurya Sulistyo pelaku penghinaan pada Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi, yang melarikan diri ke luar negeri, ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Lebih baik jika diberikan red notice atau permintaan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap sebagai buronan pada jaringan internasional.

“Kalau dilihat dari materi kasusnya, saya kira diberi red notice lebih bagus, karena internasional juga mempunyai perhatian yang sama terhadap kejahatan tindakan diskriminasi, yang di dalamnya terdapat unsur pelanggaran HAM,” kata Mudzakir saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (27/4).

Mudzakir mengatakan, penghinaan yang dilakukan Steven bukan saja menghina pribadi perseorangan. Tapi juga menghina bangsa, menghina kelompok masyarakat secara luas di Indonesia. Sehingga dalam konteks tersebut, Muzakir mengatakan, penghinaan tersebut dikategorikan pada pelanggaran konsitusi, dan dalam konteks internasional juga melanggar HAM.

“Ya begitu, seperti halnya pemain sepak bola juga dilakukan tindakan yang keras kalau melakukan tindakan diskriminatif,” tegas Muzakir.

Mudzakir juga menyayangkan tidak adanya tindakan pencegahan dari awal oleh penyidik. Karena, kata dia, jika sejak awal pelaporan orang tersebut ada upaya untuk melarikan diri ke luar negeri, sejak saat itu pula penyidik harus melakukan pencegahan.

Sebelumnya, berdasarkan data yang dicatat Mapolda NTB, Steven sudah pergi ke luar negeri menggunakan pesawat dengan tujuan singapura. Adapun pencegahan yang dilakukan imigrasi pada tanggal 18 April, sudah terlambat. (R)

DUH, TELAT!! Dicekal Imigrasi, Ternyata Steven Penghina Gubernur NTB Sudah Lebih Dulu ke Singapura

steven-penghina-gubernur-keluar-negeri
Arahkompas.com - Direskrimum Polda NTB Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, berdasarkan laporan dari Polda Metro Jaya, mahasiswa asal Indonesia, Steven Hadisudiryo Sulistyo, yang menghina Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi sudah pergi ke luar negeri.

"Steven sendiri, yang saya yang dapatkan Polda Metro Jaya, sudah ke luar negeri berdasarkan data dari imigrasi pada 17 April pukul 06.37 WIB," kata Irwan di Mapolda NTB, Rabu (26/4).

Irwan menjelaskan, berdasarkan data yang tercatat, Steven pergi ke luar negeri menggunakan pesawat dengan tujuan Singapura. "Perjalanan yang ditumpangi ke Singapura, tapi persisnya ke mana, kami belum tahu," kata  Irwan.

Irwan menambahkan, pencegahan yang dilakukan imigrasi pada 18 April sudah terlambat karena laporan yang masuk baru pada 17 April. Polda Metro Jaya telah menerima dua laporan terkait insiden penghinaan ini.

Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan penyidikan dan mengumpulkan fakta, termasuk meminta keterangan dari Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi dan istri. Irwan menjelaskan, meski kejadian berada di luar Indonesia, jika ada kejadian perbuatan pidana yang dilakukan sesama WNI bisa diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau sesuai KUHP Pasal 5.

"Polda NTB hanya sebatas menerima aduan dari rekan-rekan di NTB. Pemeriksaan awal ke pelapor kita limpahkan ke Bareskrim Polri," kata Irwan. (R)
Megawati Tak Bersuara Pasca Kekalahan Ahok, Apa Sebabnya?

Megawati Tak Bersuara Pasca Kekalahan Ahok, Apa Sebabnya?

Arahkompas.com - Sejak hasil putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum memberikan pernyataan ataupun respons atas hasil real count KPU DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil real count KPU DKI Jakarta, pasangan yang diusung PDI Perjuangan bersama sejumlah partai koalisi, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat, kalah suara dari kompetitornya, Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekjen PDI-P Achmad Basarah menjelaskan, hingga saat ini partainya belum menggelar rapat evaluasi di DPP untuk menyikapi hasil Pilkada DKI.

"Memang belum ada rapat DPP lagi sejak kemarin ( putaran kedua Pilkada DKI)," ujar Basarah saat ditemui usai rapat pleno rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).

Basarah menuturkan, saat ini Megawati sedang tidak berada di Jakarta. Dia pun belum mengetahui sikap Megawati terkait kekalahan Ahok- Djarot.

"Saya belum tahu (sikap Megawati). Belum ketemu langsung setelah pilkada kemarin. Jadi beliau ada tugas lain, yang saya tahu, di luar Jakarta. Sampai sekarang kami belum bertemu pasca pilkada," ucapnya.

Basarah memastikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P akan menggelar rapat evaluasi sekaligus melakukan persiapan menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Ada 17 daerah yang melaksanakan Pilkada tahun depan.

PDI-P akan mengusung calon gubernur sendiri di 5 daerah. Dalam rapat tersebut, kata Basarah, PDI-P akan menyusun road map sebagai acuan untuk menentukan langkah politik partai ke depannya.

"Dalam waktu dekat kami akan menyusun road map untuk Pilkada serentak 2018. Mungkin minggu depan sudah dimulai pembahasan Pilkada 2018," tutur Basarah. (KMP)
Ahok-Djarot Kalah, Ruhut Merapat ke Ridwan Kamil dan Mengaku Ditawari Jadi Cagub Sumut

Ahok-Djarot Kalah, Ruhut Merapat ke Ridwan Kamil dan Mengaku Ditawari Jadi Cagub Sumut

Arahkompas.com - Juru Bicara Tim Pemenangan pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok)- Djarot Syaiful Hidayat, Ruhut Sitompul, mengaku diminta Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil untuk membantunya pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018.

"Kebetulan aku bersahabat dengan Ridwan Kamil. Kan aku anak Bandung. Aku dulu kan kuliah di Bandung. Jadi kemarin ada acara teater. Dia ( Ridwan Kamil) bilang, Abang mesti bantu saya ya Bang, turun bantu saya. Saya bilang, oh pasti. Dia udah gue anggap jadi adek gue," ujar Ruhut, saat dihubungi, Rabu (26/4/2017).
ruhut-cagub-sumut
Selain itu, Ruhut mengaku mendapatkan banyak tawaran untuk diusung menjadi calon Gubernur pada Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2018.

Ia mengklaim, sejumlah partai dan perwakilan masyarakat menyatakan ingin mengusungnya. Menurut Ruhut, ia dipandang bersih dari korupsi sehingga banyak yang bersedia mencalonkannya.

"Mereka mungkin lihat aku seperti Ahok. Mereka semua kan tahu aku jauh dari korupsi. Di dapil (daerah pemilihan) aku di Sumut itu kan dua gubernur berturut-turut kena (korupsi). Udah gitu wali kota juga kena," ucap Ruhut.

Saat ditanya apakah ia berencana mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR, dengan tegas Ruhut menyatakan, "Tidak".

Ruhut mengaku ingin fokus di internal Partai Demokrat dan mempersiapkan diri untuk membantu Jokowi berkampanye di Pemilu 2019.

"Meski apapun kalau Ruhut dicalonkan kan udah di tangan satu kursi. Tapi aku udah bilang terima kasih. Aku enggak. Ini aku juga sibuk diundang berceramah soal pencegahan dan pemberantasan korupsi," lanjut dia. (KMP)
'Puasa' Marah Selama Pilkada, Pertanyaan Wartawan Ini Bikin Ahok 'Meledak' Lagi

'Puasa' Marah Selama Pilkada, Pertanyaan Wartawan Ini Bikin Ahok 'Meledak' Lagi

Arahkompas.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok geram saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai tudingan bahwa karangan bunga di Balai Kota merupakan rekayasa.

"Kamu coba tanya saja sama mereka (warga) sendiri," kata Ahok seraya menunjuk warga yang tengah mengerubutinya di Pendopo Balai Kota, Rabu (26/4/2017).

Nada bicaranya meninggi ketika disinggung soal screenshot percakapan WhatsApp.
Image result for ahok marah soal bunga

Screenshot tersebut tersebar di media sosial. Di dalam screenshot tersebut seolah-olah tukang bunga tengah WhatsApp dengan Ahok. Ahok disebut memesan 1.200 karangan bunga dan dikirim ke Balai Kota secara bertahap agar terlihat alami.

Pada screenshot tersebut, Ahok disebut menginstruksikan bunga berasal dari semua kalangan, serta dapat dimuat media sosial.

"Lu baca aja, bikin capture-an palsu aja bodoh. Hijaunya (bagian percakapan berwarna hijau di WhatsApp) kebaca ke siapa? Lo perhatiin betul-betul," kata Ahok.

Ahok merasa kesal dengan pihak yang membuat-buat percakapan tersebut.

"Orang yang bikin itu ya, maunya apa dari gue gitu lho? Lu tanya maunya dia apa yang bikin itu," kata Ahok sambil menunjuk-nunjuk wartawan yang menanyakan hal itu.

Karangan bunga untuk Ahok dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat terus berdatangan ke Balai Kota sejak Jumat (21/4/2017) hingga Rabu. Jumlahnya disebut-sebut mencapai ribuan karangan bunga.

Karangan bunga itu tertuliskan pesan semangat bagi Ahok- Djarot yang kalah pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. (KMP)