Rabu, 18 Januari 2017

Mengharukan! #TNISELALUDIHATIUMATISLAM. Ini Yang Dilakukan TNI Saat Aksi 161 Bela Ulama


Jakarta - Pada Senin (16/1/2017) kemarin, ribuan Umat Islam kembali turun ke jalan di ibukota Jakarta.

Aksi yang dikenal dengan "Aksi 161 Bela Ulama" tersebut sebagai bentuk protes atas penyerangan brutal oleh GMBI beberapa hari lalu saat pemeriksaan Habib Rizieq di Polda Jawa Barat.

Dalam aksi yang dipimpin langsung Habib Rizieq Shihab ini Umat Islam menuntut Kapolda Jabar dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Sebagaimana diketahui, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan adalah Ketua Pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).



Aksi ini dijaga baik oleh aparat Polri maupun TNI.

Dan, subhanallah... TNI yang bertugas tidak hanya menjaga agar Aksi 161 berjalan aman, namun sebagaimana yang direkam oleh peserta Aksi, TNI juga membagi makanan untuk peserta Aksi.

#TNISelaluDihatiUmatIslam

Berikut videonya:

Imigrasi Riau Tangkap 35 TKA Asal Cina Tidak Memiliki Paspor

Imigrasi Riau Tangkap 35 TKA Asal Cina Tidak Memiliki Paspor



Sebanyak 35 tenaga kerja asing (TKA) yang terjaring razia Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau diduga tidak hanya ilegal bekerja di proyek pembangkit listrik Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Mereka juga tidak memiliki paspor.

“Mereka yang kami bawa ini orang asing yang tidak memiliki dokumen. 35 TKA ini terdiri dari 34 pria dan satu wanita,” kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau, Sutrisno, di Pekanbaru, Selasa (17/1).

Selain 35 TKA, disampaikan pula masih ada TKA yang berada dilokasi proyek PLTU Tenayan Raya dan tengah diperiksa oleh tim Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.

Kepala Kanwil Kemenkum HAM Riau Ferdinan Siagian membenarkan ke-35 orang asing yang ditangkap tidak memiliki paspor. Pihaknya menduga kuat ke-35 TKA tersebut merupakan warga negara Republik Rakyat Tiongkok.

Merujuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa barangsiapa yang tidak bisa menunjukkan paspor sesuai Pasal 71 maka petugas imigrasi berhak untuk memeriksa. Jika ada paspornya tetapi ada penyalahgunaan izin tinggal bisa dikenakan dengan pasal 122 dengan tindakan berupa deportasi.

Sementara jika terjadi penyalahgunaan izin tinggal, maka TKA tersebut bisa dikenakan hukuman lima tahun penjara atau denda Rp500 juta.

Sementara itu Kepala Imigrasi Kelas I Pekanbaru Pria Wibawa menambahkan, pengawasan TKA yang dilakukan merupakan tindaklanjut dari arahan Dirjen Imigrasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Imigrasi ke-67.

Langkah selanjutnya terhadap orang asing yang diamankan ini, sebut dia, akan diinapkan di kantor Imigrasi.

Saat ditanya masalah perbedaan jumlah 98 TKA yang diawal disebutkan Disnaker Riau dengan jumlah yang kini diamankan oleh pihak Imigrasi, Sutrisno menyarankan media mengkonfirmasi ke Disnakertrans dan Kependudukan langsung.

“Masih diperiksa oleh Disnaker sekarang tinggal 10, jadi jumlahnya sebenarnya 45, mudah-mudahan besok bisa bertambah lagi,” katanya mengakhiri.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau sebelumnya menyatakan telah menangkap 98 TKA ilegal asal Republik Rakyat Tiongkok yang dipekerjakan di proyek PLTU Tenayan Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau Selasa (17/1) sore.

“Kami tadi melakukan pengecekan rutin, terus ditemui ada 98 TKA yang tidak punya izin. Hanya lima yang mengantongi visa kerja, selebihnya visa kunjungan wisata,” kata Kadisnaker Provinsi Riau Rasyidin Siregar. (Ant)

[Soemitro/Aktual]

JEJAK DIGITAL Bukti Kebencian Bos Twitter Indonesia Kepada FPI



Publik sosial media dibuat heboh. Tiga akun terkait FPI tidak bisa diakses terkena suspend dari Twitter.

Hal ini terjadi sejak Senin (16/1/2017), akun Habib Rizieq Syihab @syihabrizieq, akun @DPP_FPI dan akun @HumasFPI di-suspend.

Apa yang menyebabkannya?

Pernyataan resmi Twitter Indonesia menyebutkan bahwa dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna di Twitter, pihak Twitter Indonesia dapat menangguhkan akun yang melanggar peraturan Twitter.

"Penangguhan akun terjadi berdasarkan laporan-laporan yang kami terima dari pengguna melalui prosedur pelaporan pelanggaran yang kami miliki," tulis pihak Twitter Indonesia melalui surat elektronik kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/1).

Namun, beberapa netizen mengungkap ada jejak digital kicauan bos Twitter Indonesia Roy Simangunsong yang menunjukkan ketidaksenangan terhadap ormas Islam itu.

Seorang netizen akun ‏@arahadyan memposting empat capture jejak digital twit dari Roy Simangunsong.

(1)

"Biar mampus kau!: Mobil Ketua FPI Sumut Dirusah Massa," kata Roy pada 25 Juli 2016
mengomentari berita dari tautan Suara Pembaruan.


(2) Jauh sebelum terpilih menjadi bos Twitter untuk Indonesia, Roy yang ditunjuk menjadi bos pada Selasa 09/01/2015 itu sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada FPI.

"Pak Habib katanya mau berangkat ke Palestina, kita harus dukung dengan kumpulkan koin buat tiket 1 jalan ke sana secepatnya," kicaunya pada 12 Juli 2014.

(3) "FPI apabila basisnya anarkis, mempertanyakan keabsahan Pancasila dalam bernegara, melangkahi UUD maka hanya ada satu kata BUBARKAN," ujarnya pada 24 Juni 2010.

(4) Roy pun ternyata pendukung Ahok.

"Apalah ribut-ribut soal jalur mana, aku pilih Ahok karena memang biar dia jadi gubernur. Ngga usah banyak kali cincong," kata Roy pada 28 Juli 2016.

Memiliki sikap akan suatu hal merupakan hak asasi dari setiap manusia. Sebagai makhluk politik, manusia bebas saja memilih sikap seperti apa untuk suatu hal. Namun tentu sebagai bos dari platform media sosial yang banyak digunakan oleh pengguna di Indonesia, sifat fair dan profesional harus ditunjukan oleh bos Twitter Indonesia ini.
Selasa, 17 Januari 2017
Kapolri Tito: Aksi 212 Picu Gerakan Menentang Kebinekaan

Kapolri Tito: Aksi 212 Picu Gerakan Menentang Kebinekaan

Tito Sebut Aksi 212 Picu Gerakan Menentang Kebinekaan

Jakarta - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyebut Aksi 212 yang digelar pada 2 Desember lalu melahirkan gerakan yang bertentangan dengan prinsip kebinekaan. Banyak gerakan muncul untuk menggerus budaya masyarakat Islam di Indonesia. Penegakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi dalihnya.

"Hal yang menjadi atensi bagi kepolisian dari Aksi 212, meski aman tapi membuka wacana baru dari beberapa (kelompok) Islam, tergerusnya mainstream Islam, meningkatnya transnasional yang kurang pas dengan situasi kebinekaan," kata Tito dalam sebuah diskusi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

Ia menyampaikan, fatwa MUI bukan sesuatu yang harus dihindari. Namun sejak Aksi 212, sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang dibentuk pada masa Orde Baru itu berimplikasi luas sehingga menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Ia mengambil contoh, fatwa MUI terkait Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya, fatwa yang menyatakan bahwa Ahok telah menistakan Alquran dan ulama itu telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Fatwa itu juga melahirkan gerakan dari segelintir umat Islam yang menamakan kelompoknya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

Tito menambahkan, fatwa MUI kembali mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat jelang perayaan Natal 2016. Lembaga pimpinan Ma'ruf Amin itu mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam menggunakan atribut Natal.

Fatwa itu kemudian direspons dengan berbagai cara, mulai dari sosialisasi di pusat perbelanjaan hingga tindakan kriminal seperti perusakan pohon Natal disertai penganiayaan.

Menurut Tito, berbagai peristiwa ini menunjukkan, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI berpotensi mengancam keberagaman dan kebinekaan Indonesia.

"Mobilisasi dan opini terbentuk dengan adanya sikap keagamaan MUI menjadi semacam keputusan domain hukum positif Indonesia yakni KUHP pasal 156 a. Ini menarik di mana sikap keagaman membuat masyarakat termobilisasi seperti Aksi 411 dan Aksi 212 yang cukup banyak terpengaruhi sikap MUI," ujar Tito.

Meski demikian, ia memahami, MUI merupakan lembaga penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun menurutnya, polisi mengalami kegamangan dalam menyikapi fatwa MUI.

Menurutnya, ada sikap yang beragam di lingkungan kepolisian dalam menyikapi fatwa MUI. Polri masih bingung untuk menyikapi berbagai pelanggaran hukum yang mengatasnamakan agama.

"Tidak melakukan kekerasan, hanya sosialisasi, tapi itu menimbulkan kesan ketakutan di publik. Bagaimana kepolisian menyikapi itu, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita," katanya.

Menjawab Persoalan

Di tempat yang sama, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menyampaikan, setiap fatwa yang mereka keluarkan, bertujuan untuk menjawab setiap masalah umat Islam yang tidak tercantum dalam Alquran dan Hadis. Ma'ruf mengklaim, MUI adalah representasi dari umat Islam di Indonesia.

Fatwa MUI, menurut Ma'ruf, mengikat secara syariah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Namun, ia menegaskan, fatwa bukan hukum positif yang memberikan legitimasi bagi masyarakat sipil untuk melakukan langkah hukum.

"Fatwa itu apabila dikeluarkan oleh lembaga kredibel dan mempunyai otoritas, itu syar'i, itu mengikat kepada setiap muslim. Di Indonesia, yang bisa dieksekusi itu kalau dijadikan hukum positif," ucap Ma'ruf.

[pmg/asa/CNNIndonesia]
Ahok soal Penutupan Hotel Alexis: Kasih Saya Bukti Pelacuran

Ahok soal Penutupan Hotel Alexis: Kasih Saya Bukti Pelacuran

Image result for ahok alexis

Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa belum perlu menutup Hotel Alexis yang disebut-sebut merupakan salah satu tempat prostitusi mewah di kawasan Jakarta Utara.

Menurut Ahok, alasan penutupan Hotel Alexis tidak berdasar, karena tidak ada bukti yang cukup kuat.

“Kenapa Alexis? banyak pelacuran? Kamu ada bukti enggak? Kasih saya bukti,” kata Ahok, sapaan Basuki di kawasan Cibubur, Senin (16/1).

“Kalau yang prostitusi belum ada bukti. Narkoba bisa (dibuktikan), bisa tes darah atau lewat kencing. Nah kalau orang prostitusi gimana buktikannya, gimana ketahuannya, (harus) ada bukti dong,” ujarnya.

Penutupan Hotel Alexis mengemuka setelah wacana itu dimunculkan dalam debat perdana antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Jumat lalu.

Dalam debat itu, calon gubernur nomor urut tiga Anies Baswedan sempat melontarkan pernyataan kepada Ahok terkait masih beroperasinya Hotel Alexis. Anies membandingkan dengan lokalisasi murahan di kawasan Kalijodo yang beberapa waktu lalu digusur oleh Ahok.

Ahok mengatakan, pemerintah hanya bisa menutup sebuah tempat atau bangunan jika memiliki alasan yang diperkuat dengan bukti.

Jika keduanya telah terpenuhi, maka pemerintah bisa segera menutup tempat tersebut. Ahok mencontohkan penutupan diskotek Stadium dan Mile’s.

“Siapa bilang saya pilih-pilih, Saya sampaikan, semua tempat hiburan, kalau ketahuan pakai narkoba dua kali, pasti langsung saya tutup. Saya enggak peduli namanya apa. Dia (Mile’s) sempat bilang mau ganti nama saya bilang ga bisa, kalau diganti jadi tempat les bahasa inggris boleh. Kalau sudah langgar, kami tutup,” ujar Ahok.

Untuk Hotel Alexis, hingga saat ini Ahok menyebut belum berencana akan menutup hotel itu. Sebab, kata dia, tudingan sebagai tempat prostitusi belum bisa dijadikan dasar bukti yang kuat.

“Kalau Kalijodo kan sudah ada buktinya. Itu anak perempuan banyak yang dijual, enggak bisa keluar (dari Kalijodo) kita ada buktinya itu data siapa saja, tahun berapa, makanya ditutup, jangan sembarangan, dong,” kata Ahok.

[wis/CNNIndonesia]

[Video Ramai Beredar] Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata Usir GMBI, Netizen: Mantab Pak Bupati!!!

Image result for bupati pangandaran usir gmbi

Video Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengusir anggota LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang sedang berdemonstrasi di depan gedung DPRD Pangandaran, ramai beredar di media sosial (medsos).

Dalam video tersebut, tampak Jeje Wiradinata didampingi aparat kepolisian dan Satpol PP mendatangi anggota LSM yang sedang berorasi. Jeje Wiradinata lantas merampas mic yang dipegang anggota GMBI, lalu mendorongnya.

Jeje Wiradinata kemudian bertanya kepada anggota GMBI tersebut. Ternyata pria yang mengenakan seragam LSM GMBI itu bukan warga Pangandaran Jawa Barat. Karena itulah, Jeje Wiradinata mengusirnya. “Kamu pulang, pulang, pulang,” ucap Jeje Wiradinata.

Jeje Wiradinata lantas memanggil penanggung jawab demo dari GMBI yang berada di sekitar gedung DPRD Pangandaran. Namun tak ada yang berani maju dan menghampiri sang bupati.

“Penanggung jawab GMBI mana, maju ke sini. Penangung jawab GMBI maju ke sini atau saya bubarkan semuanya,” tegas Jeje Wiradinata.

Sekitar dua menit menunggu, tak satu pun dari LSM GMBI yang berani maju. Akhirnya Jeje Wiradinata masuk ke dalam kantor.

Banyak tanggapan dari netizen atas tindakan Bupati Pangandaran ini.

"Mantabbbb....tegas sekali untuk bupati pangandaran...salut.." ujar Trisna Agustin.

"P BUPATI PANGANDARAN  IS  THE  BEST," komen Balqees Afifodin.

"Angkat Jempol untuk Bpk Bupati.. Allahu Akbar," kata Aziz.

[Berikut videonya:]


[Video] Dijamin Tambah Kagum! Inilah Pembicaraan Habib Rizieq, Gus Dur dan Kyai NU Se Jawa Timur

Image result for habib rizieq

Penuturan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab tentang pertemuannya dengan Gus Dur dan Kyai-kyai NU se Jawa Timur.

Saat itu kyai-kyai se Jawa Timur (157 kyai) keberatan dan menolak pernyataan Gus Dur bahwa Al-Quran adalah kitab paling porno di dunia.

Kyai-kyai Jawa Timur bikin surat untuk Gus Dur yang diantar ke Ketua Umum PBNU saat itu KH Hasyim Muzadi, tapi Kyai Hasyim minta surat diantar langsung oleh kyai-kyai NU Jawa Timur langsung ke Gus Dur.

Akhirnya kyai-kyai NU Jawa Timur minta KH Maruf Amin untuk mengantar surat ke Gus Dur, tapi tidak mau. Kyai Maruf mengatakan dirinya banyak perbedaan dengan Gus Dur.

Bingung. Akhirnya kyai-kyai NU Jawa Timur datang ke Habib Rizieq untuk minta mengantar surat ke Gus Dur.

Oleh Habib Rizieq diantarlah surat itu bersama rombongan kyai-kyai NU Jawa Timur.

Akhirnya terjadi dialog Habib Rizieq dengan Gus Dur, yang membuat Gus Dur kagum dengan Habib Rizieq.

Selengkapnya... berikut VIDEO: