ICW: Jangan Pilih Politikus dan Parpol yang Usung Hak Angket ke KPK

shares

Arahkompas.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam keras sikap DPR yang tetap menggulirkan hak angket untuk KPK. Hak angket terhadap KPK ini dimaksudkan untuk mendesak membuka rekaman BAP Miryam Haryani.
Image result for save kpk

"Jangan Pilih Politisi dan Parpol, baik dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres yang usung hak angket untuk Pelemahan KPK!" tegas aktivis ICW Emerson Yuntho, kepada detikcom, Jumat (28/4/2017).

Emerson mengatakan, upaya hak angket sama saja dengan upaya melemahkan KPK. Dia meminta masyarakat untuk tetap membela KPK jika hak angket tersebut bisa melemahkan KPK.

"KPK jangan gentar, rakyat di belakang selalu mendukung memberantas korupsi," ucapnya.

Surat usulan hak angket KPK ini sendiri sudah dibacakan di rapat paripurna pada Kamis (27/4) kemarin. Sesuai aturan, pengusul hak angket akan memberi penjelasan soal usulannya itu di paripurna dan diminta persetujuan kepada anggota.

Fraksi PKS telah mengambil sikap tegas menolak pengguliran hak angket terhadap KPK. PKS menyebut angket itu dapat mengganggu kerja KPK.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, penolakan tersebut diambil setelah melakukan kajian secara mendalam. Hak angket dapat berdampak langsung terhadap upaya penegakan hukum oleh KPK.

"Sesuai kajian Fraksi dan arahan DPP, Fraksi PKS memutuskan tidak ikut menandatangani hak angket agar tidak terkesan mengganggu KPK dalam menegakkan hukum (pemberantasan korupsi)," ujar Jazuli dalam keterangannya, Jumat (29/4/2017).

Meski demikian, dia setuju hak angket merupakan hak individu anggota yang telah diatur. Namun, jika ada yang tak puas dengan KPK, lebih baik diselesaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan KPK.

"Tentu KPK juga harus terbuka dan memperbaiki diri jika masukan dan koreksi tersebut benar dan konstruktif semata-mata demi menjaga marwah KPK sendiri. Agar pemberantasan korupsi semakin efektif, menutup celah kelemahan, dan abuse of power," jelasnya.

Pagi ini, anggota dewan akan menggelar rapat paripurna penutup masa sidang ke-IV sekaligus membahas usulan angket terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Sebelum PKS, fraksi yang tegas menolak angket adalah Demokrat, Gerindra, dan PKB.

Fraksi lain seperti PAN, PPP, PDIP, dan Golkar menyerahkan sepenuhnya soal angket kepada masing anggota, NasDem masih pikir-pikir. Hanya Hanura yang mendukung pengguliran angket dengan catatan harus dilakukan secara objektif. (DET)

Related Posts