Tim Anies-Sandi Curigai Terbitnya 138.741 Suket dari Dukcapil DKI

shares

Arahkompas.com - Timses pasangan Pilgub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno mencurigai terbitnya 138.741 surat keterangan (suket) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta. Timses mencurigai angka tersebut karena pada putaran pertama, Pemprov DKI sudah menerbitkan suket terlebih dahulu.
curigai-suket-dukcapil
"Soal suket, sebanyak 138.741, saya kira angka ini angka yang mencurigakan. Kan dari tahap pertama sudah ada suket, tahap kedua keluar lagi suket. Nanti kalau ada tahap ketiga masih ada suket dong? saya kira ini kami meminta hari ini segera diberikan data suket by name, by address karena ini angka ini mencurigakan," ujar Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik, di posko pemenangan Anies-Sandiaga, Jl Cicurug Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/4/2017).

Taufik mengatakan kebutuhan blangko e-KTP di Jakarta hanya sekitar 57 ribu penduduk. Oleh sebab itu, timses Anies-Sandi meminta Dukcapil DKI memberikan data untuk diklarifikasi.

"Kebutuhan blangko e-KTP kemarin bilang 57 ribu kenapa jadi suket 138 ribu. saya minta kepada dukcapil untuk segeralah memberikan data untuk kita sampling," ujar Taufik.

Taufik mengatakan, jika terbukti ada kecurangan, pihaknya akan melakukan langkah hukum. "Kalau begitu terbukti, saya akan gugat kembali," ujar Taufik.

Menurut Taufik, suket yang paling banyak ditemukan pada wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sementara di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, Taufik mencurigai adanya penambahan pada suket yang diterbitkan.

"Suket yang banyak itu yang banyak wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Malah sekarang ditambah daerah Jakarta Timur, itu 42 ribu suketnya, bayangin tuh? kemudian Jakarta Barat 34 ribu, Jakarta Selatan 26 ribu, Jakarta Timur sama Jakarta Selatan ditambahi nih mencurigakan angkanya," kata Taufik.

Untuk mengantisipasi kecurangan, timses Anies-Sandi akan dikerahkan mengawasi pencoblosan di TPS. Taufik meminta pemilih yang memiliki suket juga membawa kartu keluarga (KK).

"Kami sudah taruh pasukan juga di bawah, ada pengacara ada lawyer ada yang lain-lain. Rakyat akan mengawasi itu, sudah jelas peraturan KPU nya, kalau dia bermasalah maka dihadirkan KK, kalau dia ngotot, kan suket itu harus orang daerah situ. Kalau dia orang situ kan rumahnya dekat, kenal orang tahu, ya bawa saja, kalau dia ngotot berarti dia punya niat nggak betul," tutup Taufik. (DET)

Related Posts