Adsense Header

Alumni KAMMI: Ahoker Dibiarkan Sampai Pagi, Masyarakat Kritis DIGEBUG HABIS

Arahkompas.com - Pimpinan Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengutuk keras aksi kekerasan dan represif aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di depan Istana Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Dalam pernyataan bersama, Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Keluarga Alumni KAMMI, Rahmantoha Budiarto dan Ketua Bidang Politik Muhammad Irfan meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut.

 “Kekerasan polisi kepada ratusan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang melakukan aksi protes di depan Istana terjadi malam ini (24/5). Kekerasan itu telah memakan banyak korban luka dan ratusan lainnya menjadi korban dari tendangan dan pukulan polisi,” demikian pernyataan bersama Pimpinan Nasional Keluarga Alumni KAMMI yang diterima di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Dalam pernyataan itu pula, terdapat empat tuntutan yang disampaikan.

1. Mengutuk keras kekerasan yang terjadi pada mahasiswa yang berunjuk rasa malam ini. Kekerasan dan represifitas aparat keamanan harus diusut tuntas. Segera bebaskan mahasiswa yang ditangkap.

2. Sikap tidak adil Polisi dalam memberlakukan unjuk rasa telah menyakiti masyarakat luas. Ahoker dibiarkan sampai pagi, tapi masyarakat yang kritis pada Jokowi digebug habis. Polisi semakin tidak simpatik ditengah masyarakat dan menimbulkan antipati yang luas. Saatnya Polisi melakukan evaluasi.

3. Pemerintah harus dengarkan tuntutan mahasiswa dan rakyat. Selesaikan kasus hukum yang membelit negeri ini. Kasus Sumber Waras, Korupsi Bus Transjakarta, Reklamasi Teluk Jakarta, Simpang Susun Semanggi, BLBI, E-KTP dan sebagainya adalah beban yang harus diselesaikan agar bangsa ini bisa berjalan maju.

4. Bangsa ini harus bebas dari tekanan pemilik modal dan koruptor yang mengacaukan kehidupan bangsa ini. Lawan seluruh kekuatan modal yang menyetir dan mengendalikan hukum di negara ini.


Sebelumnya sebagaimana dikonfirmasi SINDOnews, Ketua Pengurus Wilayah KAMMI DKI Jakarta Najmu Fuadi menuturkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan KAMMI untuk menuntut penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Aksi dimulai pukul 14.00 WIB awalnya berlangsung kondusif. Para anggota KAMMI bergiliran menyampaikan orasi. Mereka membawa atribut KAMMI, bendera, serta poster yang berisikan ironi penegakan hukum di indonesia. "19 tahun reformasi membuat kondisi negara semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan," ungkap Najmu.

KAMMI menuntut pemerintah segera menuntaskan berbagai kasus korupsi yang mandek seperti mega skandal Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI), bailout Bank Century dan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Selain itu, lanjut Najmu, KAMMI menilai supremasi hukum di Indonesia masih lemah, hal itu ditandai dengan penunjukan Jaksa Agung dari kalangan partai politik. "Hadirnya M Prasetyo sebagai Jaksa Agung menjadi tanda kematian hukum. Kondisi ini menggambarkan bahwa hukum telah dikangkangi oleh kepentingan politik" kata Najmu.

Pihak KAMMI, tutur Najmu, berupaya untuk melakukan negoisasi dengan Polisi dan disepakati massa aksi akan membubarkan diri setelah melakukan solat Magrib.

Dalam waktu bersamaan, pimpinan aksi meminta massa aksi duduk untuk menenangkan suasana. "Saat kami duduk ada polisi yang mencoba memprovokasi dengan merebut alat pengeras suara," tutur Najmu.

Kericuhan tak terhindarkan. Tujuh orang mahasiswa diciduk polisi termasuk salah satunya Ketua Umum KAMMI. Sementara itu lima orang mahasiswa terluka. "Lima orang korban luka sedang divisum," kata Najmu.

Kondisi ricuh membuat mahasiswa mundur dan istirahat dengan dilanjutkan salat maghrib. Setelah salat maghrib, mahasiswa melanjutkan menyampaikan sikapnya dan menutup dengan doa. (HT/SIN)

Subscribe to receive free email updates: