Tidak Terima JK Diancam, Tokoh-tokoh Sulawesi Selatan Minta Adian Diamankan

shares

Arahkompas.com - Wakil Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Andi Jamaro Dulung mengutuk keras tindakan yang ingin memecah belah bangsa dengan cara melontarkan pernyataan negatif terhadap Ketua Badan Kehormatan KKSS sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Hasil gambar untuk tokoh sulawesi selatan jk

Pernyataan negatif yang dimaksud Dulung, yakni pernyatan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu dan Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silver Matutina.

Dalam sebuah acara Refleksi Gerakan Mahasiswa 98 Melawan Kebangkitan Orde Baru di Graha Cipta II, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) beberapa waktu lalu, Adian menyebut Wapres JK seperti duri dalam pemerintahan. Adian meminta JK tidak mencoba mengkhianati Presiden Joko Widodo. Secara terpisah, Silver Matutina mengecam tindakan JK yang dinilai mementingkan diri sendiri dan kelompok.

Dalam sebuah video saat orasi di depan massa, Silver menyebut langkah JK mendukung Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta hanya untuk kepentingan golongan. Dengan dukungan itu, JK dianggap berseberangan dengan Presiden
Jokowi.

"Saya minta aparat keamanan segera mengamankan orang ini (Adian dan Silver). Saya juga minta warga KKSS tidak merespons kejadian ini secara kekanak-kanakan," kata Dulung di Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Sementara itu, tokoh asal Bugis, Said Didu, mengatakan perusakan nama baik Wapres JK baik sebagai simbol negara maupun sebagai warga berasal dari Sulawesi Selatan sangat merusak kerukunan warga.

Said mengatakan, warga Sulsel menyatakan sangat berkepentingan atas keutuhan NKRI dan stabilnya keamanan dan politik serta terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, kata Said, warga asal Sulsel berada di seluruh wilayah dan pelosok Indonesia yang secara kultural telah menyatu dengan seluruh etnis yang ada di Indonesia.

"Kami minta berhenti melakukan pecah belah bangsa dengan bungkus indah, tetapi pada dasarnya adalah memecah belah bangsa. Termasuk memecah hubungan Presiden dengan Wakil Presiden," kata Said. (SIN)

Related Posts