Adsense Header

Dulu PDIP Kompak TOLAK BLT, Kini Presiden PDIP Demen BAGI SEMBAKO

Arahkompas.com - Kemunafikan sepertinya sudah jadi ciri partai berlambang banteng ini. Di masa 10 tahun pemerintahan SBY, PDIP 'konsisten' menolak program Bantuan Langsung Tunai karena dianggap tidak mendidik kemandirian masyarakat.

Namun kini, ketika Presiden Jokowi yang disebut Megawati sebagai petugas partai moncong putih, program bagi-bagi sembako secara masif dilakukan.

Ini catatan berita ketika PDIP dengan gagahnya menolak BLT.

Fraksi dan Bupati dari PDIP Tolak BLT (Kompas.com - 16/05/2008)


Seluruh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah bersama seluruh bupati di Jateng yang berasal dari PDI Perjuangan, menolak pendistribusian bantuan langsung tunai atau BLT yang akan dilaksanakan pada 23 Mei mendatang.

Penolakan itu, menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jateng, Murdoko yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Jateng ini sudah disampaikan secara tertulis kepada pemerintah pusat beberapa hari lalu.

“Dengan mendengar aspirasi masyarakat Jateng sendiri, salah satunya lewat unjuk rasa yang hampir setiap hari digelar di DPRD Jateng, ternyata pendistribusian BLT ini selalu menimbulkan masalah. Dampak dari BLT itu sendiri juga tak terlalu memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat miskin,” kata Murdoko di sela-sela kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kabupaten Cilacap, Jumat (16/5).

Murdoko mengharapkan agar pemerintah pusat dapat memberikan ruang berdiskusi lebih dulu kepada setiap pejabat maupun anggota dewan di daerah, sebelum BLT itu dicairkan pada 23 Mei mendatang. “Pejabat dan anggota dewan di daerah ini kan yang mengetahui kondisi ril masyarakat. Sebaiknya, pemerintah pusat juga ikut mendengarkan kami,” tuturnya.

Menurut Murdoko, dengan uang Rp 100.000 per bulan yang diberikan dari BLT, tetap saja keluarga miskin tak cukup membiayai kehidupannya. “Hal ini karena, harga-harga kebutuhan pokok pun ikut naik mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah BLT cair,” lanjutnya.

Belum lagi pendistribusian BLT yang kerap kali salah sasaran, menyebabkan timbulnya konflik di kalangan masyarakat. “Ditambah lagi dengan konflik seperti ini, kehidupan keluarga miskin akan menjadi semakin berat,” ujar Murdoko.

Kalau pun pemerintah pusat tetap ingin mengucurkan dana BLT, lanjutnya, sebaiknya pemerintah mengucurkannya untuk pembangunan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Berikanlah dana itu kepada masyarakat desa, dan biarkan dana dikelola oleh masyarakat itu sendiri untuk pembangunan desa,” ucapnya.

Menurutnya, dana itu bisa digunakan untuk membangun danau buatan sebagai penampung air untuk memasok kebutuhan pengairan sawah masyarakat desa. “Dengan penggunaan dana yang dikelola secara kolektif seperti ini, kami pikir akan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kalau dana BLT itu dibagikan kepada per orangan, tetap tak akan cukup untuk membiayai kehidupan keluarga miskin yang umumnya tinggal di pedesaan,” kata Murdoko.

PDIP Tolak Opsi Pemberian BLT kepada Rakyat Miskin (Republika, 10 May 2013)


Fraksi PDI Perjuangan menolak opsi kompensasi kenaikan BBM dalam bentuk tunai. Sebab, menurut PDI Perjuangan, kompensasi tunai tidak mendidik kemandirian masyarakat.

“Kalau makan dari keringat orang akan merasa lebih terhormat,” kata Sekretaris FPDIP, Bambang Wuryanto ketika dihubungi ROL, Jumat (10/5).

Bambang mengatakan, subsidi dana BBM lebih baik dialihkan ke hal-hal yang bisa menyerap tenaga kerja. Misalnya, pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Dengan dana subsidi triuliunan rupiah, Bambang percaya perbaikan infrastruktur akan mengurangi pengangguran. “Kalau disuruh memilih, orang pasti lebih memilih diberi pekerjaan daripada uang,” ujarnya.

Secara filosofis memberikan bantuan tunai ke masyarakat sama saja dengan merusak mentalitas. Kemandirian seseorang rusak karena dipaksa bergantung pada pemberian pemerintah. “Bantuan tunai merusak mentalitas karakter anak bangsa,” kata Bambang.
[***]

Sekarang? Program bagi-bagi sembako dijadikan andalan Pemerintahan Jokowi untuk meraih hati rakyat yang tercabik-cabik karena subsidi satu per satu dicabut.

Dapat Sembako, Warga Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi (Republika, 21 Juni 2017)


Presiden Joko Widodo (Jokowi)‎ memulai 'blusukan' untuk membagikan sembako di Kampung Ciawi, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Terdapat 3.000 paket sembako yang dibagikan di tempat ini.

Joko Widodo bersama Istri Iriana Widodo tiba di lokasi pukul 08.54 WIB. Sesaat setelah keluar dari kendaraan untuk membagikan semabak, keduanya langsung diserbu warga‎ yang ingin menyalami dan mengambil kupon sembako.

Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Irana terlihat memakai pakaian santai. Keduanya tampak mengenakan pakaian kemeja putih dan bawahan hitam. Jokowi yang beberapa waktu lalu mengenakan sepatu cats, saat ini justru mengenakan sepatu pantovel hitam.

Khodijah salah satu penerima sembako sangat berterimakasih atas pembagian sembako ini. Sembako ini sedikit akan membantu kebutuhan sehari-hari.

"Terimakasih pada pak Jokowi yang membagikan sembako. Selamat ulang tahun juga pak Jokowi," kata Khodijah, Rabu (21/6).

Ucapan selamat ulang tahun ini bukan hanya disampaikan Khodijah. Warga yang mengantri dan bersalaman dengan Jokowi pun mengucapkan ucapan selamat tersebut.

Jokowi terlahir pada 21 Juni 1961. Jokowi lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sudjiatmi dan merupakan putra sulung dan putra satu-satunya dari empat bersaudara.

‎Dalam pembagian ini, tampak juga dua anak Jokowi, yakni Kahiyang Ayu dan Kaseang Pangarep. Kahiyang yang mengenakan kemeja hitam bermotif bersama Iriana Widodo ikut membagikan buku dan kerudung bercorak batik.

Sedangkan Kaesang yang aktif di media sosial terlihat menenteng kamera untuk merekam kegiatan sang ayah, termasuk dalam pembagian sembako.

Subscribe to receive free email updates: