Adsense Header

SSSTT! Di Balik Kunjungan Obama, Terendus Perpanjangan Kontrak Freeport 2 x 10 Tahun

Arahkompas.com - Membahas persoalan Freeport di Indonesia tentu tak pernah bosan. Bak sinetron, drama-drama terus bermunculan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Kali ini, masalah perpanjangan kontrak Freeport Indonesia 'diributkan', lantaran adanya pandangan yang berbeda antar pejabat di Republik ini.

Sejatinya, Freeport selalu meminta izin perpanjangan kontrak agar bisa beroperasi tahun 2041. Namun, pemerintah memberikan syarat untuk Freeport yang harus dipenuhi. Sesuai dengan ketentuan UU dan peraturan yang berlaku, perpanjangan kontrak bisa diberikan maksimal 2 x 10 tahun, dengan syarat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), divestasi saham hingga sebesar 51% dan syarat-syarat lainnya.

Nah, syarat-syarat tersebut masih dibahas kedua pihak hingga saat ini. Di sisi lain, Kedatangan mantan presiden AS Barack Obama ke Indonesia belum lama ini memberikan 'warna' yang berbeda, meskipun tak langsung membicarakan Freeport, namun kedatangan Obama, langsung membuat enam menteri Kabinet Kerja menggelar rapat.

Kebetulan atau tidak, rapat tersebut memang membahas persoalan Freeport. Rapat dilaksanakan di Kementerian Keuangan yang dipimpin langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Adapun yang turut serta dalam rapat tersebut ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa salah satu kesepakatan yang dikemukakan dalam rapat ini adalah mengenai perpanjangan operasional Freeport. Pemerintah telah sepakat untuk tetap menggunakan skema perpanjangan operasional sebagaimana yang diatur dalam UU Minerba Tahun Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 83.

"Perpanjangan itu bisa 2 kali 10 (tahun)," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa 4 Juli 2017.

Dengan demikian, apabila perpanjangan operasional Freeport dilakukan dalam 2 kali 10 tahun, maka terhitung sejak operasional berakhir pada 2021, Freeport dapat memperpanjang operasional hingga 2041. Perpanjangan tahap pertama pada 2021-2031 dan tahap kedua tahun 2031-2041.

Pada 2031 setelah selesai tahap pertama, pihak pemerintah akan melakukan evaluasi. Akan tetapi, dari pihak Freeport masih menginginkan perpanjangan langsung hingga tahun 2014, tanpa ada perpanjangan 2 kali 10 tahun.

Sementara untuk permasalahan divestasi saham Freeport sebesar 51%, dikatakan Jonan masih dalam tahap negosiasi. Sedangkan ketetapan bea ekspor dan fiskal, kata Jonan adalah kewenangan Menteri Keuangan untuk menjelaskan.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, divestasi saham sebesar 51% adalah keputusan mutlak yang harus direalisasikan oleh Freeport.

"Wajib itu kalau 51% tidak bisa ditawar," ujarnya.

Fajar melanjutkan untuk teknisnya, divestasi saham tetap akan dilakukan oleh holding BUMN yang terdiri dari PT Inalum, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Rencananya, divestasi Freeport ini akan kembali dibahas dalam rapat koordinasi dua pekan ke depan. Fajar juga menyebutkan, adanya kemungkinan, divestasi saham ini akan mengikutsertakan BUMD.

"Tadi sudah disepakati bahwa BUMN akan mewakili pemerintah akan mengambil alih divestasinya. Nanti mungkin divestasinya, tadi Bu Menteri BUMN, juga minta bersama dengan Menteri Dalam Negeri libatkan BUMD," tambah dia.

Sri Mulyani mengatakan, pertemuan yang dadakan di kantornya pagi tadi hanya untuk melakukan koordinasi antara para menteri yang memiliki relevansi di dalam renegosiasi dengan PTFI.

"Selama ini dikoordinasikan dengan Menteri ESDM dan dalam renegosiasi ini ada 4 komponen," ungkap Sri Mulyani.

Adapun keempat komponen yang dimaksud Menkeu adalah pertama, apakah ada perpanjangan kontrak antara PTFI dengan Indonesia. Kedua, mengenai pembangunan smelter. Ketiga, mengenai divestasi saham dan keempat mengenai faktor fiskal rezim atau penerimaan negara.

"Kita lakukan koordinasi di antara para menteri untuk menyamakan seluruh informasi yang kita semua kumpulkan, tim teknis di bawah kepemimpinan pak Jonan sudah melakukan pertemuan yang cukup dalam dan intensif untuk melihat apa satu paket perundingan yang akan kita sampaikan ke Freeport sehingga bisa dapatkan manfaat paling maksimal dalam kontrak jangka ke depan," jelasnya.

Menurutnya, keempat komponen tersebut masih dalam tahap diskusi dan tim teknis akan memfinalkannya. Namun dirinya menilai ada manfaat yang didapatkan dari pertemuannya dengan menteri lainnya yaitu mendapatkan informasi yang relatif sama sehingga nantinya bisa saling mengisi dalam penyelesaian permasalahan dengan Freeport.

"Sehingga mereka bisa saling mengisi. yakni Menko Perekonomian, Pak Luhut, Menteri BUMN, Dagri, BKPM, Yasonna, dan kami (Kemenkeu). Nanti kita update kalau sudah selesai," tuturnya.

Namun untuk ketentuan perpajakan nantinya akan seperti apa, Menkeu belum bisa menjelaskan dengan detil karena masih dalam pembahasan. Tapi, Menkeu menekankan di UU sudah tertulis secara jelas bahwa perubahan menjadi IUPK berarti harus menghendaki adanya suatu pajak tetap.

"Yang berarti kita akan hitung berdasarkan kewajiban perpajakan berbasis pada UU perpajakan saat ini. Nanti kita akan lihat apa yang bisa kita diskusikan di dalam level perundingan," tukasnya. (OKE)

Subscribe to receive free email updates: